Tenggat UMP 2027 Jatuh 21 November, UMK Paling Lambat 25 November

- Upah minimum provinsi 2027 wajib ditetapkan paling lambat 21 November 2026.
- Upah minimum kabupaten/kota paling lambat 25 November 2026.
- Gubernur memutuskan setelah menerima rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan gubernur harus menetapkan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Upah minimum sektoral menyusul lima hari setelah tenggat masing-masing.
Pemerintah pusat sudah mengirim surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, pedoman upah sektoral, serta perkiraan kebutuhan hidup layak. Dewan Pengupahan Daerah yang beranggotakan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja akan mengkaji data itu dan memberi rekomendasi kepada gubernur.
Yassierli optimistis seluruh provinsi bisa memenuhi tenggat 21 November meski jatuh pada hari Sabtu.
Apakah UMK wajib ditetapkan?
Tidak. Gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi, sedangkan penetapan UMK dan upah sektoral kabupaten/kota bersifat opsional.
Siapa yang merekomendasikan besaran upah minimum?
Dewan Pengupahan Daerah, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Keputusan akhir tetap di tangan gubernur.
Sumber: CNBC Indonesia
Artikel ini ditulis ulang dari laporan media yang disebutkan di atas. Foto merupakan ilustrasi dan bukan dokumentasi peristiwa.
Foto ilustrasi: SCBD, Jakarta — Muhammad Rasyid Prabowo / CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.
Komentar
Posting Komentar